8:48 am - Sunday April 20, 2014

Kemendikbud Tak Bijaksana!

Monday, 30 December 2013, 15:19 | Pendidikan | 0 Comment | 81 Views
by ipank

BANDARLAMPUNG – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 88/2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disoal kalangan guru di Lampung. Sebab, Perpres itu dinilai meniadakan guru sebagai pihak yang seharusnya menerima tunjangan kinerja. Padahal profesi tersebut berada dalam naungan Kemendikbud. Ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 huruf f.

’’Kemendikbud tak bijaksana!. Sebab, meniadakan guru sebagai penerima tunjangan kinerja. Ini menunjukkan Kemendikbud kurang peka dan memahami kinerja guru secara menyeluruh.  Bahkan kalau mau dihitung-hitung, jam kerja guru dengan pegawai lainnya di Kemendikbud tidak kalah padatnya, bahkan tanggung jawab seorang guru sangat besar dibanding pegawai biasa,’’ tegas Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikat (FGHB) Suprihatin Lampung dalam diskusi akhir tahun di sekretariat FGHB, Jl. Pulau Damar Gg. Madrasah III, No. 44, Kecamatan Tanjungsenang, kemarin.

Suprihatin pun mendesak pemerintah agar merevisi Perpres tersebut dengan mencabut pengecualian guru sebagai pihak yang tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja.

Sementara, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung Ahmad Nurkholish mempunyai pandangan berbeda dengan FGHB. Menurutnya, untuk saat ini, pihaknya masih memahami kebijakan remunerasi Kemendikbud sebagai upaya menjaga keharmonisan antara guru dengan pegawai.

Dia memaparkan, selama ini guru terutama berstatus PNS sudah dimanjakan dengan penghasilan yang memadai bahkan ada juga yang melebihi gaji pegawai di lingkungan Kemendikbud. Hal ini memicu kecemburuan para pegawai tersebut dan berimbas pada pelayanan terhadap guru.  

’’Kami berharap dengan adanya remunerasi ini, kinerja pegawai Disdik di level kabupaten/kota makin membaik. Dan juga lebih menghargai sosok guru sebagai mitra kerja bukan bawahan yang kerap jadi bahan permainan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pungutan yang tidak wajar terhadap guru-guru yang kerap mengurus masalah-masalah administrasi. Seperti kenaikan pangkat/golongan, inpassing, NUPTK, sertifikasi, bantuan-bantuan dari pusat, beasiswa dan lain-lain bisa hilang,’’ paparnya.

Dia menilai, Perpres No. 88/2013 yang diperkuat dengan Permendikbud No. 107/2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kemendikbud bisa membawa dampak positif bagi birokrasi di Disdik.

Senada disampaikan Pengamat Pendidikan Lampung Rudi Irawan. Dia menilai, remunerasi sangat baik bagi optimalisasi kinerja pegawai Disdik, terutama kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan guru.

’’Namun begitu, kami juga perlu mengawasi dan mengevaluasi keberlangsungannya. Jika tidak ada perbaikan pelayanan dan kinerja terhadap pertumbuhan pendidikan dan guru, tentu remunerasi ini perlu ditinjau ulang. Dan kalau malah menambah arogansi pelayanan terhadap guru, tentu harus dicabut!’’ katanya.(cw9/p4/c3/whk)

 

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories