10:49 pm - Wednesday April 23, 2014

RSUD Sukadana Dinilai Ilegal

Wednesday, 25 September 2013, 4:53 | Lamsel | 0 Comment | 59 Views
by ipank

Tiga Tahun Tak Kantongi Izin
SUKADANA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Lampung Timur, dinilai ilegal. Selama tiga tahun beroperasi, rumah sakit pelat merah ini tidak mengantongi surat izin prinsip operasional (IPO) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 147/Menkes/Per/I/2010.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Lamtim Mujoko mengaku, dalam rapat dengar pendapat kemarin  dengan Direktur RSUD Sukadana dr. Jhon Lukman mempertanyakan kenapa tidak melakukan klarifikasi untuk memperpanjang IPO sesuai Permenkes itu.

Dia menerangkan, RSUD Sukadana hanya mengantongi surat IPO pada 2005 berdasarkan SK Menkes RI No. 512/Menkes/SK/IV/2005 berlaku lima tahun. Artinya, sejak terbit Permenkes No. 147/Menkes/Pes/I/2010, pihak RSUD Sukadana belum memperpanjang izin operasional.

”Jadi selama tiga tahun berjalan, mereka belum memperpanjang izinnya. Sebenarnya, mereka merencanakan perpanjangan izin sejak 2012. Tapi, karena ada permasalahan pada direktur yang lama, makanya dilanjutkan 2012. Ada 15 tahapan yang harus dilewati. Nah, kini mereka baru lakukan tahap pertama dan tahap kedua tentang prosedur akreditasi pada November 2013,” kata Mujoko kepada Radar Lampung usai hearing dengan RSUD Sukadana.

    Komisi C berharap RSUD Sukadana tahun depan mendapat status akreditasi tipe C pratama. ”Makanya, kita tekankan agar betul-betul berjibaku mewujudkan itu. Kita tunggu pertengahan tahun depan, mudah-mudahan terwujud. Harapan kita secepatnya tahapan diselesaikan agar tahun depan terdapat akreditasi,” ucap Mujoko.

    Selain itu, kata Mujoko, komisi C juga mengevaluasi APBD 2013 dengan harapan anggaran yang disahkan dapat mengubah dari sisi pelaksanaan anggaran dan pelayanan RSUD Sukadana.

    ”Dari segi pelayanan masih lemah dan harapan kita ada kekompakan, baik manajemen, para medis, serta perawat. Tidak boleh dibeda-bedakan karena RSUD merupakan pelayanan publik,” ungkapnya.

    Sementara Suminto, anggota Komisi A DPRD Lamtim, menganggap bila RSUD Sukadana ilegal dalam menjalankan pelayanan masyarakat. ”Gimana tidak ilegal kalau belum mengantongi izin operasional selama tiga tahun? Kalau mereka sungguh-sungguh pasti bisa,” tuturnya.

    Suminto menyatakan, belum adanya izin operasional RSUD Sukadana tentu berpengaruh terhadap anggaran yang sudah dikucurkan Pemkab Lamtim. ”Kok bisa pemkab memberikan anggaran tanpa melihat rumah sakit itu tidak ada izin operasionalnya? Tentu yang bertanggung jawab pengguna anggarannya seperti direktur, termasuk bupati,” katanya.

    Terpisah, dr. Jhon Lukman mengaku hanya mengantongi IPO 2005. ”Jadi adanya Permenkes 2010 yang baru, kita harus melengkapi lagi dengan adanya perpanjangan izin operasional dari Menkes dan pemkab. Ini sebetulnya tidak hanya kita, tapi rumah sakit lain di Provinsi Lampung juga tidak semua memiliki izin operasional karena masih dalam proses perizinan,” ucapnya.

    Menurut dr. Jhon Lukman, pihaknya sedang mempersiapkan untuk memperpanjang izin operasional itu. Merujuk Permenkes baru itu, pihaknya masih menunggu izin operasional dari pemkab berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan (Diskes) Lamtim.

    ”Inilah kita mau melengkapi itu dalam rangka mendapat akreditasi. Tapi, syaratnya izin operasional harus diperpanjang dari Kemenkes dan izin dari pemda,” ungkapnya. (ung/p1/c2/adi)

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories