1:01 am - Sunday April 20, 2014

Program Inpassing Guru Swasta Disoal

Thursday, 11 July 2013, 15:12 | Pendidikan | 0 Comment | 52 Views
by ipank

Landasan Peraturan Menteri Kedaluwarsa
JAKARTA – Guru swasta beberapa tahun terakhir cukup terbantu dengan program inpassing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya melalui program tersebut, besaran tunjangan profesi guru swasta disetarakan dengan guru PNS. Tetapi tahun ini program inpassing disoal karena landasan hukumnya kedaluwarsa.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melansir bahwa landasan program inpassing itu adalah Permendiknas No. 22/2010. ’’Permendiknas inpassing itu telah habis masa berlakunya akhir 2012,’’ ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo kemarin. Sampai kemarin, dia menegaskan belum mendapat informasi ada peraturan menteri baru yang melanjutkan aturan inpassing tadi.

Sulistyo berharap jika Kemendikbud masih ingin menjalankan program inpassing tadi, maka harus segera menerbitkan peraturan menteri yang baru. Jika tidak, Sulistyo khawatir sekitar 40 ribu berkas inpassing yang sudah terlanjur masuk di Kemendikbud akan menjadi tumpukan dokumen tidak jelas.

Informasi yang tepat dari Kemendikbud, menurut Sulistyo juga sangat bermanfaat bagi guru calon pengusul inpassing dari daerah yang jauh-jauh. ’’Jadi para guru tidak perlu keluar uang dan tenaga, untuk ke kantor Kemendikbud di Senayan,’’ ujar Sulistyo.

Pria yang terpilih kembali memimpin PGRI untuk kali keduanya itu mengatakan, besaran tunjangan profesi guru swasta yang tidak mengajukan inpassing dipukul rata sebesar Rp1,5 juta per bulan. Lama masa kerja sebagai guru tidak diperhitungkan.

Sebaliknya jika mengusulkan program inpassing, masa kerja sebagai guru swasta menjadi pertimbangan. Untuk guru swasta dengan masa kerja minimal 8 tahun, disetarakan dengan guru PNS golongan 3C. Sedangkan untuk masa kerja 4 tahun sampai kurang dari 8 tahun, disetarakan dengan guru PNS golongan 3B. Terakhir untuk masa kerja 0 tahun hingga kurang dari 4 tahun, disetarakan dengan guru PNS golongan 3A.

Kepala Badan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, dia belum mengetahui urusan penerbitan inpassing baru. ’’Meskipun badan SDM mengurusi guru, tapi tidak terkait dengan urusan inpassing,’’ katanya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad juga belum mengetahui apakah ada landasan hukum yang baru untuk mengatur inpassing. ’’Saya cek dulu di biro hukum. Nanti saya informasikan lagi hasilnya,’’ tutur guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu. (jpnn/p3/c3/ade)

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories